Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pemilu Serentak 2019

pemilu serentak 2019

Salah satu berita pemilu serentak 2019 yang cukup banyak mendapatkan perhatian saat ini adalah mengenai keputusan KPU untuk memberikan hal suara pada orang dengan gangguan jiwa.

Salah satu berita pemilu serentak 2019 yang cukup banyak mendapatkan perhatian saat ini adalah mengenai keputusan KPU untuk memberikan hal suara pada orang dengan gangguan jiwa. Mengapa bisa demikian? Berikut ini adalah ulasannya.

Dasar pemberian hal suara pada orang dengan gangguan jiwa

Beberapa hari kemarin, pihak KPU mengeluarkan pendapat yang cukup menghebohkan mengenai siapa saja orang yang bisa mendapatkan hak pilih dalam pemilu serentak 2019. Menurut mereka orang dengan gangguan kejiwaan tetap memiliki hak pilih dalam pemilu. Hal ini didasarkan pada undang-undang pemilu yang berkaitan dengan hal pilih.

Dalam undang-undang orang yang masuk dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria ini :

  • Memiliki usia 17 tahun keatas
  • Sudah atau belum menikah
  • Bukan TNI dan polri
  • Bukan orang-orang yang sudah dicabut hak pilih politiknya

Berdasarkan kriteria ini, maka seseorang yang memiliki gangguan jiwa akan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Pasalnya Gangguan jiwa merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai disabilitas dan disabilitas bukan merupakan hal yang dapat membatalkan hak pilih seseorang dalam pemilu.

Reaksi mengenai statement tersebut

Mengenai berita pemilu serentak 2019 tentang orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan hal dalam pemilu ini tentu membuat banyak orang menjadi geger. Salah satu respon negatif diberikan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno. Menurut pihak nomor 2 ini orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan orang yang kurang kompeten dalam menjalankan haknya. Pasalnya mereka memiliki gangguan dalam kemampuan berpikir sehingga dapat asal-asalan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu pihaknya menentang adanya keputusan mengenai orang dengan gangguan jiwa yang dimasukkan dalam DPT.

Pihak KPU menyikapi reaksi dari masyarakat

Lalu bagaimana pendapat dari KPU dengan ragam reaksi mengenai berita pemilu 2019 ini? Tidak ada reaksi yang dikeluarkan secara resmi, hanya saja saat ini pihak KPU sudah bekerja sama dengan banyak pihak seperti lembaga pemerintah dan juga organisasi masyarakat atau LSM untuk melakukan pendataan mengenai pasien penyandang disabilitas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *